Aturan Baru Pph Jasa Konstruksi: Penjabaran, Tarif, & Batas Saat

PEMERINTAH menerbitkan aturan baru buat pajak penghasilan (PPh) usaha jasa konstruksi, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan menurut Usaha Jasa Konstruksi.

Klasifikasi dan cakupan jasa konstruksi berubah, demikian juga besaran tarif PPh final yg dikenakan. Batasan ketika untukpengenaan PPh final jasa konstruksi pun dibatasi hanya sebagai 3 tahun.

Diundangkan dalam 21 Februari Jasa Konstruksi 2022, PP Nomor 9 Tahun 2022 mengubah ketentuan PP Nomor 51 Tahun 2008 & perubahan pertamanya di PP Nomor 40 Tahun 2009.

Baca juga: Ada Konsultasi Pajak di Kompas.com, Bertanyalah…

Sebelumnya, PP Nomor 40 Tahun 2009 mengubah ketentuan Pasal 10 PP Nomor 51 Tahun 2008 dan menyisipkan tiga pasal baru di antara Pasal 10 & Pasal 11, yaitu Pasal 10A, 10B, dan 10C.

Adapun dalam perubahan terbaru, Pasal I PP Nomor 9 Tahun 2022 mengubah ketentuan Pasal 1, Pasal dua, Pasal tiga, dan Pasal 7 PP Nomor 51 Tahun 2008. Selain itu, PP Nomor 9 Tahun 2022 menambahkan pula ketentuan baru berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2008, yaitu ayat (1a) pada Pasal 3, & Pasal 10D. Adapun Pasal II PP Nomor 9 Tahun 2022 mengatur mengenai masa transisi & pemberlakuan regulasi baru. 

Baca pula: Takut Dipajaki Lagi, Apakah Investasi Saham Wajib Dilaporkan pada SPT?

Berikut ini sejumlah ketentuan yang berubah menggunakan penerbitan PP Nomor 9 Tahun 2022:PPh final hanya tiga tahun

PP Nomor 9 Tahun 2022 membatasi pengenaan PPh final bagi usaha jasa konstruksi menjadi hanya tiga tahun. Ini diatur dalam Pasal 10D PP Nomor 9 Tahun 2022. Batasan saat berlaku sejak PP Nomor 9 Tahun 2022 diundangkan dan hanya bagi kontrak yang dibentuk selesainya tanggal pengundangan Jasa Konstruksi medan tersebut.

Ketentuan mengenai PPh final bagi bisnis jasa konstruksi diatur dalam Pasal dua PP Nomor 51 Tahun 2008. Dalam PP tersebut dan perubahan pertamanya di PP Nomor 40 Tahun 2009 tidak ada pembatasan ketika pengenaan PPh final ini.

Baca pula: Suami Istri Sama-sama Kerja, Lebih Baik Pisah atau Gabung NPWP?

Pada tahun ketiga pemberlakuan PP Nomor 9 Tahun 2022 akan dilakukan penilaian buat mempertimbangkan asas keadilan & kesetaraan. Dari output evaluasi atas pertimbangan tadi, PPh untuk jasa konstruksi dapat dikenakan ketentuan generik sebagaimana ketentuan Pasal 17 UU PPh.Klasifikasi jasa konstruksi

PP Nomor 9 Tahun 2022 mengganti dan memperjelas penjabaran jasa konstruksi menjadi 5, sebagaimana perubahan pada Pasal 2, yaitu menjadi:pembagian terstruktur mengenai usaha jasa konsultansi konstruksi buat sifat umum; penjabaran usaha jasa konsultansi konstruksi buat sifat spesialis; penjabaran bisnis pekerjaan konstruksi buat sifat generik; ktasifikasi bisnis pekerjaan konstruksi buat sifat spesialis; &pembagian terstruktur mengenai bisnis pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Baca juga: Poin Penting Perubahan dan Tambahan Aturan Pajak pada UU HPP

Leave a Reply

Your email address will not be published.