Kebijakan Ekonomi Dalam Masa Demokrasi Liberal Laman All – Kompas.com

KOMPAS.com – Kondisi perekonomian Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1949-1959) terseok-seok.

Ini dikarenakan politik & perekonomian masih belum tertata & belum stabil.

Keterpurukan ekonomi dalam masa itu membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan akbar.

Kebijakan yg dimaksud di antaranya:Gunting SyafruddinGerakan BentengNasionalisasi De Javasche BankSistem Ekonomi Ali-BabaPersaingan finansial ekonomiRencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)

Berikut penjelasannya misalnya dikutip berdasarkan buku Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966) (2018):

Baca juga: Demokrasi Liberal (1949-1959): Pengertian, Ciri-Ciri, & KegagalannyaGunting Syafruddin

Gunting Syafruddin adalah kebijakan mutilasi nilai uang atau sanering yang diambil Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara.

Pada 20 Maret 1950, seluruh uang yang bernilai Rp 2,50 ke atas dipotong nilainya sampai setengahnya.

Tujuannya, menanggulangi defisit aturan sebesar Rp lima,1 miliar. Dengan kebijakan Pengusaha Rembang ini, jumlah uang yg tersebar sanggup berkurang.Gerakan Benteng

Gerakan Banteng merupakan sistem ekonomi yg bertujuan mengganti struktur ekonomi kolonial sebagai struktur ekonomi nasional.

Sistem ini dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Djojohadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto.

Gerakan Benteng diwujudkan dengan menumbukan pengusaha Indonesia lewat kredit.

Sayangnya, acara ini gagal karena pengusaha tidak sanggup bersaing.

Kegagalan ini justru menambah defisit anggaran menurut Rp 1,7 miliar pada 1951 menjadi Rp 3 miliar pada 1952.

Baca pula: Apa Perbedaan Redenominasi menggunakan Sanering?Nasionalisasi De Javasche Bank

Pada 1951, pemerintah menasionalisasi De Javasche Bank sebagai Bank Indonesia.

Bank milik Belanda itu dijadikan sepenuhnya bank milik Indonesia buat meningkatkan pendapatan, menurunkan biayaekspor, & berhemat secara drastis.

Sebab sebelumnya, operasional De Javasche Bank masih membutuhkan persetujuan berdasarkan Belanda.

Dengan nasionalisasi bank milik Belanda, pemerintah lebih leluasa pada menjalankan kebijakan ekonomi & moneter.Sistem Ekonomi Ali-Baba

Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Menteri Perekonomian Kabinet Ali I, Iskaq Tjokrohadisurjo.

Program ini diberi nama Ali Baba lantaran melibatkan pengusaha pribumi (Ali) & pengusaha keturunan Tionghoa (Baba).

Lewat program ini, pengusaha keturunan Tionghoa diwajibkan melatih tenaga pribumi.

Sebagai imbalan, para pengusaha keturunan Tionghoa akan mendapat donasi kredit dan lisensi berdasarkan pemerintah.

Sayangnya, program ini tak berjalan sinkron harapan.

 Baca juga: Kondisi Ekonomi pada Masa Demokrasi LiberalPersaingan Finansial Ekonomi

Utang kepada Belanda misalnya yang disepakati lewat Konferensi Meja Bundar (KMB), memberatkan Indonesia.

Untuk itu, pada 7 Januari 1956, Indonesia tetapkan langkah Finansial Ekonomi (Finek). Isinya:

Persetujuan hasil KMB dibatalkanIndonesia keluar dari Uni Indonesia-Belanda

Pengusaha Nasional Akibatnya, banyak pengusaha Belanda yg menjual perusahaannya. Di sisi lain, pengusaha pribumi belum bisa merogoh alih perusahaan-perusahaan itu.Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merancang Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) dengan tujuan pembangunan bisa berjalan sesuai kerangka yang disepakati.

Sebab waktu itu, kabinet pemerintahan kerap berganti. Akibatnya, pembangunan berjalan tersendat karena disibukkan persaingan politik.

RPLT disetujui DPR pada 11 November 1958. Pembiayaan Rp 12,lima miliar rencananya akan dipakai buat pembangunan selama lima tahun menurut 1956 hingga 1961.

Namun RPLT tidak berjalan lantaran depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat.

Perekonomian dalam negeri terkena imbasnya. Ekspor indolen dan pendapatan negara merosot.

Selain itu, gejolak politik membuat pembangunan tak bisa berjalan.

 Baca juga: Apakah Demokrasi Liberal Sungguh Menyejahterakan Masyarakat?Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)

Di masa Kabinet Juanda, terjadi kesenjangan antara pemerintah pusat menggunakan pemerintah daerah.

Masalah ini diatasi menggunakan diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap).

Munap mengganti planning pembangunan yang telah ditetapkan supaya lebih sinkron dengan kebutuhan.

Kendati demikian, tetap saja Munap tidak sanggup menyelesaikan perkara.

Ini lantaran pemberontakan politik PRRI/Permesta. Kemudian kesulitan pemerintah pada menentukan skala prioritas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung pada Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, lalu join. Anda wajibinstall pelaksanaan Telegram terlebih dulu pada ponsel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.