Tarif Pph Final Jasa Konstruksi Resmi Diubah! Simak Ketentuannya – Ortax

Pemerintah Indonesia resmi tetapkan perubahan peraturan mengenai penghasilan yang bersifat final atas bisnis jasa konstruksi dalam tanggal 21 Februari 2022. Penetapan tadi tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2022 yang adalah perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Perubahan yang cukup signifikan terletak pada bentuk penjabaran usaha jasa konstruksi & tarif pajaknya.

Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi

Seperti diketahui sebelumnya bahwa penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4(dua)yg bersifat final. Usaha Jasa Konstruksi tadi mempunyai klasifikasi mencakup:Klasifikasi bisnis jasa konsultansi konstruksi buat sifat generikKlasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi buat sifat seorang ahliKlasifikasi usaha Jasa Konstruksi pekerjaan konstruksi buat sifat umumKlasifikasi usaha pekerjaan konstruksi buat sifat spesialisKlasifikasi bisnis pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Tarif Pajak Usaha Jasa Konstruksi

Tarif Pajak Penghasilan buat bisnis Jasa Konstruksi berlaku menjadi berikut:1,75% (satu koma tujuh Jasa Konstruksi medan puluh lima persen) buat pekerjaan konstruksi yg dilakukan sang penyedia Jasa yg mempunyai sertifikat badan bisnis kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja buat bisnis orang perseorangan;4% (empat persen) buat pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yg tidak mempunyai sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja buat bisnis orang perseorangan;dua,65% (dua koma enam puluh 5 %) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan sang penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dua,65% (dua koma enam puluh lima %) buat pekerjaan konstruksi terintegrasi yg dilakukan oleh Penyedia Jasa yg memiliki sertifikat badan bisnis;4% (empat %) buat pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yg tidak memiliki sertifikat badan bisnis; tiga,5% (tiga koma lima %) buat jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang mempunyai sertifikat badan bisnis atau sertifikat kompetensi kerja buat usaha orang perseorangan; &6% (enam %) untuk jasa konsultansi konstruksi yg dilakukan oleh penyedia Jasa yang nir memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja buat bisnis orang perseorangan.

Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final terhadap Penyedia Jasa yg tidak mempunyai sertifikat nir meniadakan kewajiban buat mempunyai sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada bidang Jasa Konstruksi. Sedangkan dalam hal Penyedia Jasa merupakan bentuk bisnis permanen, tarif Pajak Penghasilan nir termasuk Pajak Penghasilan atas sisa laba bentuk bisnis tetap sehabis Pajak Penghasilan yang bersifat final. Perlu diketahui bahwa Peraturan ini berlaku semenjak tanggal diundangkan yaitu 21 Februari 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published.