Tarif Pph Final Jasa Konstruksi Turun

Jakarta, 25 Februari 2022 – Pemerintah menyesuaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final atas bisnis jasa konstruksi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Jasa Konstruksi medan Tahun 2022 (PP 9 Tahun 2022) mengenai Perubahan Kedua atas PP Nomor 51 Tahun 2008 (PP 51 Tahun 2008) mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan menurut Usaha Jasa Konstruksi yg mulai berlaku sejak tanggal 21 Februari 2022.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor berkata penyesuaian tersebut Jasa Konstruksi dilakukan buat menaikkan iklim usaha konstruksi yg lebih kondusif. “Selain itu buat dapat membantu sektor konstruksi menghadapi pandemi Covid-19 sebagai akibatnya keberlangsungan proses usaha menurut hulu ke hilir permanen terjaga,” tambah Neilmaldrin.

Adapun jumlah tarif PPh final jasa konstruksi dari PP 9 Tahun 2022 bertambah berdasarkan yang sebelumnya lima tarif menjadi 7 tarif.

Untuk pekerjaan konstruksi yg dilakukan penyedia jasa yg memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk bisnis orang perseorangan tarifnya 1,75%, sebelumnya dua%.

Untuk pekerjaan konstruksi sang penyedia jasa yg tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja buat bisnis orang perseorangan tarifnya tetap 4%.

Atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa selain kedua penyedia jasa di atas, antara lain penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha menengah, akbar atau seorang ahli, dikenai tarif 2,65%, sebelumnya tiga%.

Selanjutnya, tarif tiga,5% dikenakan buat jasa konsultansi konstruksi yg dilakukan sang penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan bisnis atau sertifikat kompetensi kerja buat perseorangan, sebelumnya 4%.

Sementara buat jasa konsultansi konstruksi oleh penyedia jasa yg nir mempunyai sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja buat perseorangan tetap dikenakan tarif 6%.

Tambahan tarif baru dua,65% buat pekerjaan konstruksi terintegrasi, ialah adonan antara pekerjaan konstruksi & konsultansi konstruksi, yg dilakukan sang penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan bisnis. Serta, tarif 4% buat pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan bisnis.

Selain itu, PP 9 Tahun 2022 pula mengatur bahwa pelaksanaan ketentuan PPh final buat bisnis jasa konstruksi dalam PP ini akan dievaluasi setelah tiga tahun semenjak diundangkan oleh Menteri Keuangan.

“Jadi, menurut penilaian yg akan dilakukan sang Menteri Keuangan, penghasilan menurut usaha jasa konstruksi mampu saja dikenakan PPh sinkron ketentuan generik Pasal 17 UU PPh. Tergantung hasil evaluasi,” pungkas Neilmaldrin.

Selama masa peralihan, terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum PP 9 Tahun 2022 diundangkan, buat kontrak yang dibayarkan sebelum berlakunya PP ini berlaku ketentuan dalam PP 51 Tahun 2008 dan perubahan pertamanya, buat kontrak yang dibayarkan sejak PP ini berlaku, pengenaan pajaknya menurut PP 9 Tahun 2022.

Ketentuan selengkapnya tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari bisnis jasa konstruksi termasuk salinan PP 9 Tahun 2022 dapat ditinjau pada page www.pajak.go.id.

Neilmaldrin Noor : 021 – 5250208

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak : humas@pajak.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published.